📘 “Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam” Oleh: Al-Fadli, Jurnal Islamika Vol. 15 No. 1 Tahun 2015

 

🕌 1. Landasan Konseptual Ekonomi Islam

• Islam tidak memisahkan kepentingan individu dan masyarakat; keduanya harus diharmoniskan.

• Harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan sesuai syariat.

• Islam menolak sistem kapitalis dan sosialis; menekankan distribusi keadilan dan keseimbangan sektor riil dan moneter.

---

💰 2. Kebijakan Moneter dalam Islam

🔹 Definisi Umum:

Upaya mengendalikan jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi.

🔹 Jenis Kebijakan:

• Ekspansif (menambah uang beredar)

• Kontraktif (mengurangi uang beredar)

🔹 Instrumen Moneter Konvensional:

• Operasi pasar terbuka

• Fasilitas diskonto

• Rasio cadangan wajib

• Himbauan moral (moral suasion)

🔹 Instrumen Moneter Syariah (menurut M. Umer Chapra):

1. Statutory Reserve Requirement

2. Credit Ceiling

3. Government Deposit

4. Common Pool

5. Target pertumbuhan M & Mo

6. Public Share of Demand Deposit

7. Alokasi kredit berbasis nilai

➡️ Instrumen utama: Sukuk, profit rate, pembiayaan berbasis mudharabah-musyarakah
➡️ Tujuan utama: mendukung kegiatan sektor riil & stabilitas sosial

---

🏛️ 3. Kebijakan Fiskal dalam Islam

🔹 Definisi Umum:

Kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

🔹 Jenis Anggaran:

1. Anggaran Defisit (ekspansif) – saat resesi

2. Anggaran Surplus (kontraktif) – saat ekonomi panas

3. Anggaran Berimbang

🔹 Instrumen Fiskal Islam:

1. Zakat – instrumen wajib untuk kesejahteraan umat

2. Pajak (Jizyah, Kharaj, Ushr) – bersifat adil, progresif, dan kondisional

3. Infaq, Shadaqah, Wakaf – sukarela, bisa mendukung pembangunan

4. Ghanimah & Khums – dari hasil perang dan ekspedisi militer

5. Fay’ – harta milik negara dari sumber non-zakat

6. Pajak Khusus – saat zakat tidak mencukupi, hanya untuk orang kaya

---

🏢 4. Institusi Baitul Mal

• Berfungsi mengelola seluruh penerimaan dan distribusi fiskal seperti zakat, pajak, wakaf.

• Menjadi representasi negara dalam distribusi ekonomi dan menjaga martabat fakir miskin.

• Di Indonesia, fungsi ini dapat dikelola oleh institusi negara seperti Bank Indonesia dan BAZNAS.

---

📌 5. Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam

• Anti riba → tidak boleh menggunakan bunga

• Pajak bukan satu-satunya sumber penerimaan negara

• Fiskal diarahkan untuk keadilan sosial dan spiritual

• Tidak membebani masyarakat miskin

• Moneter mendukung sektor produktif, bukan spekulatif

---

✅ 6. Kesimpulan

Kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam adalah rasional, aplikatif, dan berorientasi kesejahteraan.
Implementasinya bisa dilakukan secara komprehensif (seperti di Iran, Pakistan, Sudan) atau bertahap dan kontekstual (sesuai kondisi negara Muslim modern).
Tujuan akhirnya adalah tercapainya keadilan sosial-ekonomi dan kemaslahatan umat.