“Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam” oleh Fahrurrozi, dipublikasikan dalam Jurnal Iqtishadia Vol. 3 No. 2 (2016)

 

🔹 1. Pengantar

• Perjanjian Profit and Loss Sharing (PLS) adalah bentuk akad dalam ekonomi Islam yang berbasis trust investment.

• Pemodal (shahibul maal) menyerahkan dana kepada pengelola (mudharib) dengan keyakinan pada keahlian dan integritasnya.

• PLS diatur dalam Islam agar tercipta keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam bisnis.

---

🔹 2. Landasan Syariah

• Perjanjian merupakan bagian dari muamalah yang diatur dalam syariah, berdasar Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN MUI.

• QS. Al-Baqarah: 208 dan QS. Al-Maidah: 1 menegaskan pentingnya menjalankan Islam secara kaffah (menyeluruh), termasuk dalam aktivitas ekonomi.

---

🔹 3. Definisi dan Karakteristik Akad

• Akad secara bahasa berarti ikatan atau janji.

• Dalam hukum Islam, akad harus memenuhi unsur: ijab-qabul, kehendak bebas, objek jelas, dan tidak melanggar syariah.

• Akad PLS (mudharabah) melibatkan:

  • Shahibul Maal (pemilik modal)

  • Mudharib (pengelola usaha)

  • Modal dan kerja, serta pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal.

---

🔹 4. Konsep PLS dalam Ekonomi Islam

• PLS = bagi hasil dan rugi, tidak hanya profit sharing.

• Keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemodal, kecuali jika disebabkan kesalahan mudharib.

• PLS mendorong keadilan distributif dalam pendapatan dan risiko.

---

🔹 5. Syarat dan Ketentuan PLS

a. Ijab Qabul

• Harus disampaikan secara jelas dan bebas paksaan.

• Dapat dilakukan secara tertulis atau digital.

• Menjadi sah jika kedua pihak sepakat.

b. Modal

• Diserahkan 100% atau bertahap (harus jelas waktunya).

• Modal harus dipisah dari harta pribadi mudharib.

c. Keuntungan dan Kerugian

• Keuntungan dibagi proporsional sesuai kesepakatan.

• Kerugian karena risiko usaha ditanggung pemodal.

• Kerugian karena kelalaian ditanggung mudharib.

d. Tujuan dan Jenis Usaha

• Harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariah.

---

🔹 6. Regulasi dan Fatwa

• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

• Fatwa DSN MUI No. 07/2000 dan No. 17/2000:

  • Menegaskan perjanjian harus adil, transparan, dan sesuai syariah.

  • Memberi sanksi kepada mudharib yang lalai atau sengaja menunda pembayaran.

---

🔹 7. Praktik Nabi Muhammad SAW

• Contoh penerapan PLS: Kerja sama bisnis Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah (mudharabah).

• Hadis-hadis mendukung praktik PLS sebagai sistem yang penuh berkah dan adil.

---

🔹 8. Penutup

• PLS adalah bentuk kerja sama Islami yang adil dan transparan, sesuai dengan tuntunan syariah.

• Bila terjadi pelanggaran, penyelesaian utama adalah musyawarah; jika gagal, diberlakukan sanksi berdasarkan prinsip ta'zir (disipliner syariah).