Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

• Eksternalitas dan Hakikat AMDAL: Proyek berskala besar umumnya memunculkan masalah eksternalitas yang berwujud produk ikutan atau sampingan. AMDAL sendiri adalah kajian mendalam mengenai dampak penting dari suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup, yang hasil studinya diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.
  
  
• Landasan Hukum: Pelaksanaan AMDAL didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Peraturan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mengatur jenis usaha yang wajib dilengkapi AMDAL.
  
  
• Pihak Berkepentingan: Pelaksanaan AMDAL melibatkan pemerintah yang ingin memastikan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. Selain itu, terdapat pengusaha atau sponsor yang harus memastikan usahanya layak lingkungan, serta masyarakat yang akan terpengaruh langsung oleh proyek tersebut.
  
  
• Waktu dan Penanggung Jawab: Studi AMDAL harus dimulai pada saat tahap perencanaan usaha atau kegiatan. Secara umum, koordinasi pelaksanaan dan penyediaan pedoman serta pengawasan berada di bawah tanggung jawab BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan).
  
  
• Prosedur dan Isi Dokumen: Usaha akan melalui proses penapisan untuk menentukan wajib tidaknya AMDAL. Dokumen AMDAL terdiri atas empat hasil studi berurutan: KA-AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Prosedur penilaiannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu penilaian KA-ANDAL pada tahap pertama, disusul oleh penilaian RPL dan RKL pada tahap kedua.
  
  
• Peran Masyarakat dan Bidang Wajib: Instansi diwajibkan mengumumkan rencana kegiatannya secara luas agar masyarakat (terutama yang terdampak) dapat memberikan tanggapan lewat komisi. Beberapa bidang kegiatan yang wajib melakukan studi AMDAL meliputi pertanahan, pertanian, sumber daya energi dan mineral, nuklir, perikanan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, dan pekerjaan umum.