Dalil Hukum yang Tidak Disepakati: Mazhab Shahabi dan Syar'u Man Qoblana

1. Mazhab Shahabi (Pendapat Sahabat)

• Definisi: Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW yang tidak didasarkan pada nash (Al-Qur'an/Sunnah) atau ijma', melainkan hasil ijtihad mereka sendiri untuk masalah-masalah baru setelah Nabi SAW wafat. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam.
  
  
• Kehujjahan (Kedudukan Hukum):
  
  
  • Menerima (Jumhur Ulama: Malikiyah, Hanabilah, sebagian Hanafiyah): Dianggap sebagai hujjah karena sahabat adalah generasi terbaik yang menyaksikan langsung turunnya wahyu (QS. At-Taubah: 100).
    
    
  • Menolak (Mayoritas Syafi'iyah, sebagian Hanafiyah, Mu'tazilah, Syiah): Tidak dianggap hujjah mengikat karena ijtihad sahabat bisa benar dan bisa salah, serta ada perintah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul (QS. An-Nisa: 59).
    
    
  • Pandangan Merinci (Imam Al-Ghazali):
    
    
    1. Disepakati seluruh sahabat (Ijma' Shahabi) = Hujjah qath'i (pasti).
       
       
    2. Tersebar tanpa ada penolakan = Hujjah zhanni (dugaan kuat).
       
       
    3. Pendapat individual yang berselisih antar-sahabat = Bukan hujjah mengikat.
       
       
• Implementasi dalam Ekonomi Islam:
  
  
  • Legitimasi akad jual beli salam (pemesanan dengan pembayaran di muka).
    
    
  • Kebijakan Umar bin Khattab terkait pembentukan Baitul Mal, pengelolaan fai', ghanimah, dan pajak tanah (kharaj).
    
    

2. Syar'u Man Qoblana (Syariat Umat Sebelum Kita)

• Definisi: Hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW melalui para nabi mereka, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah shahih. Syariat dari kitab suci terdahulu tanpa konfirmasi Al-Qur'an/Sunnah tidak dapat dijadikan dalil.
  
  
• Pembagian & Kehujjahan:
  
  
  • Dibatalkan (Mansukh): Tidak berlaku bagi umat Islam (contoh: aturan lokasi shalat).
    
    
  • Dibenarkan Islam: Wajib diikuti (contoh: syariat kewajiban puasa).
    
    
  • Disebutkan tanpa pembenaran/pembatalan tegas: Menjadi perselisihan (Jumhur menganggapnya hujjah dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam; Syafi'iyah menolaknya).
    
    
• Implementasi dalam Ekonomi Islam:
  
  
  • Menguatkan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan (konsep zakat pada umat terdahulu).
    
    
  • Menegaskan larangan riba dan praktik eksploitasi transaksi.
    
    
  • Menjelaskan konsistensi etika jual beli tunai yang jujur.
    
    

3. Urgensinya dalam Ekonomi Islam

• Memberikan inspirasi dan menegaskan nilai-nilai keadilan universal.
  
  
• Memberikan fleksibilitas dalam pengembangan hukum ekonomi modern tanpa keluar dari koridor Islam.